SEMARANG-Hingga detik ini, ancang-ancang IPDN akan ditutup belum ada, namun akan diubah tital Oktober. Kendati demikian, Anggota Tim Evaluasi Institut IPDN, Prof. Eko Budihardjo, mempertanyakan, lambatnya pemerintah mengambil keputusan atas opsi yang ditawarkan oleh tim evaluasi ini.Eko kepada pers di Semarang, Jumat (28/9), mengatakan, Tim Evaluasi IPDN yang diketuai Prof. Ryaas Rasyid diberi tenggat waktu oleh pemerintah untuk melakukan evaluasi selama tiga bulan, yakni April-Juni 2007.
“Berangkat dari keprihatinan atas kondisi IPDN, Tim Evaluasi menyelesaikan tugas sebulan lebih cepat. Tepatnya, rumusan membenahi IPDN sudah selesai Mei dan sudah kami serahkan kepada Presiden,” kata mantan Rektor Undip itu.
Tetapi setelah menunggu berbulan-bulan ternyata pemerintah belum menentukan jawaban atas tiga opsi yang ditawarkan Tim Evaluasi.
Ketiga opsi itu adalah merombak total IPDN, mulai dari kurikulum silabus, tenaga pengajar, perekrutan mahasiswa baru, dan lainnya. Pilihan kedua, menghidupkan kembali APDN di provinsi tertentu, dan opsi ketiga menjadikan IPDN sebagai “in house training” pegawai Depdagri.
Eko mengaku sudah menyampaikan masalah itu kepada Mendagri, Mardiaynto dalam pertemuan pada 25 September 2007 di Jakarta.
Sementara itu, Mendagri Mardiyanto usai melantik Gubernur Jateng, Ali Mufiz di Semarang, Jumat, mengakui pihaknya sudah menerima draf rumusan pembenahan IPDN dari Tim Evaluasi dan dalam waktu dekat akan konsultasi dengan Presiden SBY.
Ia menegaskan, pemerintah menganggap pendidikan kedinasan seperti IPDN masih diperlukan dan bila ada masalah, harus dicari penyelesaiannya.
“Sebagai pendidikan kedinasan, IPDN tetap diperlukan untuk mencetak pamong praja, namun memang harus dibenahi. Yang jelas, ‘span of control’ (kendali) atas IPDN tetap di bawah Depdagri,” katanya.
Ia mengatakan, opsi satu dan dua yang disampaikan Tim Evaluasi IPDN lebih tepat, namun untuk memastikannya pihaknya harus berkonsultasi dengan Presiden. (n ant,mel)
