Terkait Pemecatan Muhaimin
JAKARTA-Kasus dilengserkannya Muhaimin Iskandar dari posisinya dari Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB, disinyalir upaya untuk memecah perolehan suara partai itu di Jawa Timur. Selama ini Jawa Timur merupakan lumbung suara bagi PKB. Demikian diungkapkan Ketua Dewan Tanfidz PKB Abdul Kadir Kadi dan Ketua DPC PKB Surabaya Musyafak Rauf di Jakarta, Minggu (30/3). Menurut Musyafak, upaya memecat Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz merupakan bagian dari skenario besar untuk mengerdilkan Partai Kebangkitan Bangsa yang selama ini selalu masuk dalam tiga besar dalam pemilu 1999 dan 2004.
“Ada infiltrasi PKB agar jadi kerdil dan acak-acakan,” kata Musyafak. Dia menambahkan, DPC Surabaya menolak upaya pemecatan Muhaimin dari Ketua Umum dan meminta Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz membuat pelurusan isu yang menyebutkan ada upaya untuk menggulingkan Ketua Dewan Syuro Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal sebagai Gus Dur. Isu menggulingkan Gus Dur yang membuat Muhaimin dipecat.
Abdul Kadir Kadi menyatakan, Muhaimin saat ini sedang membentuk tim investigasi utuk mencari anasir-anasir pemecah belan persatuan PKB. “Nanti akan disampaikan ke publik. Ada upaya pemerasan yang dilakukan beberapa petinggi PKB kepada DPC dan DPW agar tidak dibekukan. Kalau tidak bayar akan dibekukan. Ini kan menghancurkan PKB,” cetus Abdul Kadir. Tapi, lanjutnya, upaya itu tidak akan bisa menghancurkan PKB. Pasalnya, hinggga saat ini Muhaimin masih Ketua Umum Dewan Tanfidz. “Rapat gabungan hanya meminta dia mundur. Kalau tidak mundur ya berarti masih Ketua Umum kan,” cetus Abdul Kadir.
Dia menyesalkan Dewan Syuro PKB yang mudah menjadi korban dari infiltrasi politik. Padahal infiltrasi politik itu sudah tercium sejak adanya Sekjen DPP PKB yang baru. “Sejak ada Sekjen baru sudah ada 14 Ketua DPW yang dipecat dan ada 50-60 DPC yang dibekukan. Ini tidak sehat, karena kultur di NU adalah tabayun atau klarifikasi kalau ada masalah. Tidak langsung dibekukan,” cetus Abdul. Agung Harus Pertahankan Di sisi lain, menurut pakar politik dari Universitas Indonesia (UI) Ibramsyah menilai Ketua DPR Agung Laksono harus mempertahankan Muhaimin Iskandar sebagai Wakil Ketua DPR hingga masa jabatannya selesai.
Ia mengungkapkan hal itu menanggapi kisruh pemecatan Muhaimin sebagai Ketua Umum DPP PKB. “Pimpinan DPR itu sudah timpang. Kinerjanya pasti tidak akan maksimal jika hanya dikerjakan oleh satu orang karena sejak kasus Zainal dan Mbah Tardjo yang sakit-sakitan. Praktis yang memimpin DPR nantinya hanya Agung. Saya kira, Agung tetap harus mempertahankan Cak Imin (panggilan Muhaimin) untuk membantu kinerja pimpinan DPR,” ujar Ibramsyah. Ia sendiri mengaku sebagai akademisi risih dengan kelakuan partai poitik yang sampai mengganggu kinerja DPR. Sebab, imbuhnya, konflik internal yang melengserkan Zainal Maarif terdahulu saja tidak substansial. Demikian pula, dengan konflik internal di tubuh PKB yang sampai melengserkan Muhaimin.
“Anggota DPR itu wakil rakyat. Seharusnya bekerja untuk rakyat, bukan untuk partai politik. Konflik-konflik parpol yang sampai mengganggu kinerja anggota dewan menjadi gambaran betapa parpol kita sangat tidak dewasa,” kata dia. (miol,tdb)
