PEKANBARU – Dinas Kesehatan Provinsi Riau meminta Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) agar proaktif dengan turun kelapangan untuk memantau obat-obatan yang dinilai kadaluarsa serta pemberian lebelisasi. Pasalnya, Diskes Riau tidak ingin kasus yang pernah terjadi di Surabaya bisa terjadi juga di daerah ini. “Dengan kejadian di Surabaya kita meminta agar BPOM Riau proaktif melakukan razia dan monitor kelapangan seperti toko obat, apotek dan sebagainya agar tidak kecolongan,” kata Kepada Diskes Riau, Taswin Yakub, ketika dikonfirmasi, Minggu (6/4).Dikatakannya, saat ini kebutuhan masyarakat Riau akan obat-obatan bisa dibilang cukup tinggi. Apalagi sekarang ini Riau tengah dilanda banjir yang mengakibatkan masyarakat renta dengan berbagai penyakit. “Karena ini sudah menyangkut langsung dengan nyawa manusia tentang obat-obatan itu. BPOM lah yang sebenarnya paling berkompeten menentukan layak atau tidaknya apakah obat-obatan tersebut layak untuk dikonsumsi. Sementara obat-obatan itu salah satu produk dari PT KImia Farma yang banyak dikonsumsi masyarakat. Jadi, kita di Riau ini jangan sampai terkena imbas seperti kejadian di Surabaya,” terangnya lagi. Kejadian di Surabaya itu memang membuat BPOM-nya gerah. Bahkan BPOM-nya mengancam akan mencabut izin Pedang Besar Farmasi (BPF) dari PT Kimia Farma Tbk. Alasannya, bahwa mereka (BPOM, red) mensinyalir telah terjadi pelanggaran labelisasi kadaluarsa pada kasus tender obat paracetamol.
Sementara Direktur Utama Kimia Farma, Sjamsul Arifin, menyebutkan bahwa persoalan yang terjadi di Surabaya itu hanyalah kesalahan administrasi pihak Kimia Farma dan Distrbutor cabang Surabaya yang menganti label kadaluarsa yang tidak sesuai lagi dengan prosedur. “Tentu saja, kejadian-kejadian seperti yang disebutkan diatas tadi. Jangan sampai terjadi juga di Provinsi Riau. Makanya, kita meminta pada BPOM, kata Taswin mengulangi agar proaktif turun kelapangan untuk melakukan pengawasan,” imbuhnya.(tia)
