Malaysia Bangun Helipad Tanpa Izin RI
7 Meter dari Perbatasan
JAKARTA - Malaysia dinilai secara sepihak membangun helipad yang letaknya 7 meter dari perbatasan. Mabes TNI mengungkapkan, Malaysia tidak pernah meminta izin kepada pemerintah Indonesia untuk membangun helipad tersebut. Dalam perjanjian Sosek Malindo disepakati tidak ada kegiatan di perbatasan sepanjang 2 kilometer dari Indonesia dan Malaysia. Jika ada kegiatan misalnya di wilayah Malaysia di dalam garis 2 kilometer itu, harus meminta persetujuan dari Indonesia.
Begitu juga sebaliknya, jika Indonesia ada kegiatan harus meminta izin Malaysia. “Namun oleh Malaysia ini dilanggar. Mereka membangun tanpa persetujuan Indonesia,” Kapuspen TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen ,Rabu (11/6). Sagom mengatakan, penemuan adanya helipad ini setelah adanya patroli gabungan antara Departemen Kehutanan, TNI dan Polri di wilayah perbatasan. “Tadinya kita dapat informasi helipad itu dibangun di wilayah kita. Tapi setelah dicek masih di wilayah Malaysia, tapi ini tetap saja melanggar karena daerahnya harus bebas kegiatan,” tutur Sagom.
Sagom mengatakan, pemerintah Indonesia dalam waktu dekat akan meminta penjelasan dan klarifikasi kepada Malaysia. “Tentunya pelanggaran ini akan kita protes,” tambah Sagom. Sagom menyatakan, saat ini TNI akan terus memperketat pengawasan di perbatasan. “Kita memang sudah menempatkan pasukan di perbatasan. Namun memang tidak semua kita awasi karena begitu luasnya,” tambah Sagom.
Nota Keberatan
Pembangunan helipad Malaysia tersebut memicu kontroversi. Sekjen PDIP Pramono Anung kemarin mengatakan Deplu harus mengirim nota keberatan. “Harusnya Menlu mengirimkan nota keberatan. Sebab bisa memanaskan wilayah perbatasan,” kata Sekjen DPP PDIP Pramono Anung usai menjadi dalam acara ‘Seri Debat Capres 2009, Mencari Sosok Presiden yang Siap Banting Tulang’, di Gedung Graha Pena, Jl Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sementara menurut anggota Komisi I DPR dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (FBPD) Ali Mochtar Ngabalin di Gedung DPR, Jakarta, mengatakan telah melayangkan nota protes ke Malaysia atas nama partainya PBB.
“Kemarin kita sudah melayangkan nota protes. Hari ini dikirim untuk disampaikan ke pemerintah,” ujarnya. Hubungan Malaysia-RI, imbuhnya, adalah hubungan bilateral biasa. Namun, Malaysia dinilai sering membangun basecamp yang berada dalam jangkauan teritorial RI. “Kita keberatan. Malaysia memang sering tidak jujur pada kita. Mereka sering membuka peluang-peluang (sengketa), dan kita akan protes,” kata anggota Komisi I DPR itu.
Komisi I DPR, menurut politisi bersurban ini, memang terlambat menanggapi isu semacam ini. “Tapi pasti kita akan bahas dengan segera,” tandasnya. Sedangkan terkait kasus tersebut Wakil Ketua Komisi I Yusron Ihza Mahendra mengatakan agar perbatasan Malaysia-Indonesia harus segera dicek kebenarannya. “Kalau terbukti, Dephan dan Mabes TNI harus mengambil tindakan tegas,”ujarnya.
Abaikan
Terkait hal tersebut Sri Yanuarti, pengamat pertahanan dan politik asal LIPI, saat dihubungi bahwa adanya aktivitas 7 meter dari perbatasan merupakan pengingkaran perjanjian. Pemerintah RI disesalkan karena sering mengabaikan dispute of bordering yang kerap terjadi antara Indonesia dan Malaysia.
“Pemerintah kita selama ini tidak memiliki perhatian. Pemerintah baru akan kebakaran jenggot setelah wilayah kita dicaplok oleh negara lain,” katanya. (dtc,ivi)
