JAKARTA-Pimpinan Kolektif Nasional (PKN) Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) menyatakan, PDP tidak akan ikut kampanye bersama hingga diumumkannya daftar nama calon anggota legislatif (Caleg). Menurut Pelaksana Harian PKN PDP Roy BB Janis saat jumpa pers di Jakarta, Minggu (13/7), kampanye yang dilakukan saat ini tidak lazim karena nama-nama caleg yang diusung kontestan belum tersusun. “Kampanye itu lazimnya dilakukan setelah diumumkannya daftar caleg. Logikanya demikian,” kata Roy Janis.Dikatakannya, semasa Orde Baru hingga terakhir di Pemilu 2004, kampanye baru dilakukan setelah adanya pengumuman nama-nama caleg parpol. Saat ini justru berkebalikan dengan kelaziman yang ada, yakni nama-nama Caleg belum ada dan partai-partai sudah dikejar-kejar untuk segera berkampanye. Belum lagi jika melihat kampanye yang didesain sedemikian rupa seperti berbagai pengaturan yang pada dasarnya mengebiri kebebasan berdemokrasi. Menurut PKN PDP, aturan berkampanye Pemilu 2009 bisa jadi lebih buruk dari sewaktu Orde Baru dulu. Karena itu, PDP pesimistis Parpol bisa menghasilkan Caleg-calegnya yang berkualitas jika waktu yang tersedia untuk itu hanya satu bulan saja dalam penyusunannya.
“Kami yakin tidak akan ada partai yang nantinya mampu menyodorkan nama-nama caleg yang seluruhnya berkualitas sekaligus pula demokratis,” katanya. Hal tersebut karena untuk menyusun daftar caleg dibutuhkan seleksi panjang guna menilai kelayakan mereka-mereka yang memenuhi standar. Roy Janis mengatakan, partainya hanya akan berkonsentrasi pada penyusunan Caleg yang aspiratif dan berkualitas ketimbang berkampanye dalam kurun waktu panjang hingga 9 bulan ke depan. PDP baru akan berkampanye setelah daftar caleg resmi diumumkan ke masyarakat.
Bendahara PKN PDP Noviantika Nasution mengatakan, PDP memprotes ketentuan berkampanye saat ini karena menilai terlalu banyak kejanggalan. Dia mencontohkan, calon yang akan berkompetisi dalam pilkada saja baru diperkenankan berkampanye setelah mereka resmi mendaftarkan diri di KPU. “Kami berharap apa yang dilakukan PDP ini bisa menjadi pendidikan politik tersendiri bagi masyarakat,” katanya. (mio,ivi)
