Pemadaman Tak Terjadwal Lagi
PEKANBARU-PLN mengaku tidak mampu menanggulangi pemadaman listrik bergilir, bahkan belakangan pemadaman sering tak sesuai jadwal. Selain alasan klasik turunya debit air dan pembangkit Ombilin rusak, kini muncul alasan baru yang paling ironis yakni akibat umur mesin yang sudah uzur. Hal tersebut disampaikan Manajer Operasional PLN Wilayah Riau-Kepri, Tagor Sidjabat didampingi Bagian Sekretariat PLN Wilayah Riau, Tri Masyanto dan Asisten Manager Distribusi Kota Pekanbaru, Rusdikasim ditemui, Kamis (21/8). Pejabat PLN tersebut mengatakan pemadaman tak terjadwal dengan durasi cukup panjang belakangan akibat kembali rusaknya generator PLTU Ombilin unit II. Pemadaman ini berpotensi kehilangan energi sebesar 80 Mega Watt (MW). “Kerusakan pembangkit di PLTU Ombilin sangat menganggu jadwal pemadaman yang sudah diatur. Ini sudah terjadi sejak Minggu (10/8) kemarin sampai sekarang,” ungkap Tagor.
Tagor mengatakan kerusakan mesin pembangkit listrik Ombilin sudah terjadi sejak tahun 2002 silam. Sedangkan PLN hanya mampu melakukan pemeliharaan terhadap mesin yang sudah beroperasi 17 tahun tersebut. Padahal mesin dikatakan sehat sampai usia 10 tahun.
Sudah Uzur
Diungkapkan Tagor Sijabat, sejumlah pembangkit yang sudah uzur selain PLTU Ombilin, mesin dengan usia yang sama juga masih digunakan untuk PLTG Teluk Lembu. Sedangkan PLTA Koto Panjang berumur 11 tahun. Lebih parah lagi, PLTD yang beberapa di kabupaten/kota malah sudah berusia antara 20 sampai 25 tahun. Mesin pembangkit itu kini masih digunakan sebagai pembangkit listrik di Bengkalis, Inhu, Inhil, Rohil, Selat Panjang. Karena tak mampu membeli pembangkit baru, PLN terpaksa harus menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam hal ini Indah Kiat dan RAPP untuk memenuhi kebutuhan listrik. Kerjasama dalam bidang sewa mesin pembangkit dengan biaya sewa tak sedikit. “Tahun kemarin saja PLN harus mengeluarkan biaya sewa sebesar Rp30 sampai Rp40 miliar untuk pengadaan listrik di daerah sekitar. Tahun ini diperkirakan biaya sewa akan mengalami kenaikan sampai Rp80 miliar menyusul kenaikan harga BBM,” terangnya.
Namun ketika ditanya mengenai rencana pengembangan investasi dengan pembelian mesin pembangkit baru, Tagor mengatakan hal itu sulit terealisasi. “Sulit untuk itu, dana subsidi yang ditanggung pemerintah tahun lalu sebesar Rp1,4 triliun saja baru Rp700 miliar terealisai. Tahun ini malah pemerintah belum menggulirkan dana subsidi itu sama sekali,” keluhnya.(vit)
