Belum Diserahterimakan
PEKANBARU–Sejumlah fasilitas yang dibangun di Bumi Perkemahan Pramuka Kawasan Taman Hutan Raya Siak sudah rusak, padahal belum diserahterimakan pihak kontraktor kepada Pemerintah Provinsi Riau. Panggung utama ditemukan dalam keadaan kurang terawat dan beberapa titik lotengnya sudah bolong-bolong. Demikian pula dengan fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) penunjang ditumbuhi semak dan kotor. Termasuk jalan-jalan papan dibangun mengitari lokasi perkemahan itu, kayunya sudah mulai lapuk. Hal tersebut menjadi temuan Komisi D DPRD Riau saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi Bumi Perkemahan Pramuka Provinsi Riau di kawasan Tahura Sultan Syarif Hasyim Pekanbaru, Senin (13/10).
Ketua Komisi D DPRD Riau H Fendri Jaswir turut menyayangkan belum kunjung digunakannya lokasi perkemahan itu yang semestinya sudah sejak April 2008 lalu diresmikan. Terkait dengan kondisi bangunan dan fasilitas yang rusak itu, Komisi D DPRD Riau meminta pihak perusahaan dalam hal ini PT Hutama Karya bertanggung jawab dan Pemprov Riau harus menerima dalam keadaan baik. “Pihak perusahaan harus bertanggung jawan memperbaiki kembali dan selagi belum diserahterimakan hal itu masih menjadi tanggung jawab mereka. Kita minta agar segera diselesaikan,” katanya. Dalam tinjauan itu turut hadir sejumlah anggota Komisi D DPRD Riau lainnya, Helmi Burman, James Pasaribu, Taufik Hidayatullah, Hendra Masdarta dan Azhar Salim. Sedangkan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Riau hadir Wakadis Zulkarnaen Kadir, Kasubdis Pemuda Erwan, Zulkifli, Teguh Indar Madji dan lainnya.
Berdasarkan penjelasan dari pejabat Dispora Riau, pembangunan kawasan bumi perkemahan itu telah mulai dianggarkan sejak tahun 2005 lalu melalui APBD Riau. Untuk tahun 2005 menelan dana Rp935 juta, kemudian ditambah lagi pada APBD Riau tahun 2006 sebesar Rp13 miliar dan di tahun 2007 sebesar Rp17,5 miliar yang terealisasi dari pagu anggaran Rp 19,9 miliar lebih. Untuk tahun 2008 kembali dianggarkan dana guna sejumlah kelengkapan prasaran berupa genset, rumah penjagaan, jalan lingkungan, pipanisasi air bersih dan lainnya dengan total anggaran Rp2,8 miliar. Untuk jalan kawasan masuk yang kini masih dalam kondisi tanah dan kerap becak saat hujan akan diusulkan kepada Kimpraswil Riau untuk dibangun. Dikatakan Zulkarnaen maupun Erwan, lokasi bumi perkemahan yang berada persis di dalam kawasan hutan dilindungi itu semula diusulkan seluas 292 hektar dan hanya 100 hektar yang disetujui Departemen Kehutanan. Hal ini karena dalam ketentuannya dari total kawasan hutan pemanfaatan seluas 922 hektar hanya diberikan 10 persen saja. “Saya akan cek lagi tentang bumi perkemahan ini karena saya baru sebulan ini jadi wakadis jadi belum tahu banyak duduk persoalannya,” ungkap Zulkarnaen, saat dimintakan konfirmasinya mengenai hal itu.
Dijelaskan Erwan, terkait dengan pembangunan jalan di kawasan itu, pihaknya sudah menyurati Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Riau guna dibolehkannya pembangunan. Sebab di kawasan hutan itu tidak dibenarkan keberadaan pembangunan merusak bahkan mencabut satu batangpun pohon karena dilindungi. Di kesempatan itu anggota Komisi D Helmi Burman menilai kondisi pembangunan kawasan bumi perkemahan itu cenderung tidak terencana. Di samping itu kualitas pembangunan dilakukan kurang memuaskan, terutama jalan papan di kawasan itu yang tak tahan lama. Luas lapangan utama dinilai kurang memadai jika untuk iven jambore nasional karena kurang luas. “Belum lagi diserahterimakan mungkin ini sudah patah-patah,” katanya ikut menyisir sejumlah tempat.
Menurut rencana Dispora Riau akan mengagendakan sejumlah kegiatan bertaraf daerah maupun nasional di lokasi bumi perkemahan itu. Untuk itu dalam tahun 2008 ini sejumlah kelengkapan prasarana penunjang akan digesa, termasuk pembangunan jalan di tahun 2009 sehingga memudahkan transportasi roda empat mencapai kawasan itu. Untuk mencapai bumi perkemahan itu jalannya masih dalam kondisi tanah dan sulit dilalui kendaraan terutama saat basah. (yon)
Incoming search terms:
- fasilitas perkemahan
