Tendang Staf Humas Pemko
PEKANBARU-Tindakan tidak terpuji dan memalukan yang dilakukan Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan Setko Pekanbaru, Noverius, terhadap seorang staf Humas Pemko, terus mendapat kecaman dari anggota DPRD. Bahkan anggota Dewan meminta Walikota untuk menonjobkan Noverius atau tidak menempatkan lagi dia sebagai pejabat dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru yang akan diberlakukan nantinya. Demikian ditegaskan Anggota DPRD dari Fraksi Keadilan Sejahtera (FKS) DPRD Pekanbaru, M Fadri AR menanggapi masalah tersebut, Selasa (14/10).
Seperti diberitakan kemarin, Kabag Pembangunan Noverius, menendang staf Humas Pemko, Rudi Ambardi, saat Walikota Pekanbaru Herman Abdulah menyampaikan sambutan pada pembukaan Lokakarya Orientasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di aula lantai III Bappeda Pekanbaru, Senin (13/10). Sanksi tidak mengangkat lagi Noverius sebagai pejabat di SOTK baru nanti, kata Fadri, akan cukup memberikan shock therapy bagi pejabat yang kurang mencerminkan sikap seorang pamong itu. Noverius yang sudah berada di level eselon III dan berpeluang menduduki jabatan eselon II, mestinya bisa mengontrol emosi. Sebab, semakin tinggi jabatan seseorang, seharusnya semakin bijak dalam bersikap. “Sebelum memarahi orang lain, apakah itu bawahan atau siapa saja, ingatlah dulu kelemahan kita, apa kita selalu benar,” ujar Fadri.
Dengan kejadian itu, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dinilai perlu melakukan investigasi masalah ini, sehingga jelas akar permasalahan sesungguhnya. Dari sini juga tidak menutup kemungkinan bakal diketahui seperti apa track record (rekam jejak) Noverius dalam melayani masyarakat sesuai tugasnya selama ini. “Dari sini jugalah nantinya akan bisa memberikan masukkan untuk mempertimbangkan apakah pejabat itu bisa menduduki jabatan yang layak. Kalau tidak dinonjobkan saja,” tukasnya. Dikatakan Fadri yang juga Ketua Komisi III ini, seorang PNS dari awal sebenarnya sudah ada pendidikan berkaitan dengan tugas. Apalagi seorang pejabat ada syarat pendidikan yang harus mereka lalui untuk bisa duduk di sebuah jabatan. “Nah, pendidikan ini mestinya menjadi bekal bagi seorang pejabat itu untuk bersikap,” katanya. Bagaimana nantinya yang bersangkutan jika menjadi pejabat publik, kalau sikap emosionalnya itu meledak-ledak. Sedangkan baru setingkat kabag saja sudah begini.
Dukungan Moril
Sementara itu, informasi yang dirangkum di lingkungan Pemko Pekanbaru, banyak dukungan moril yang diberikan kepada staf Humas Rudi A yang ditendang Kabag Pembangunan itu. Pada umumnya para pegawai dan golongan PNS tertentu di Pemko mengaku simpati dengan staf Humas tersebut. Menurut Fadri, fenomena itu mungkin saja karena sikap yang ditunjukkan Kabag Pembangunan itu kepada rekan selama ini tidak simpati.
“Jadi peristiwa itu sebagai akumulasi apa yang dilakukan selama ini. Jika, membaca kasus ini, sikap yang mengancam kepada PNS bawahannya, menunjukkan pejabat itu benar-benar arogan. Apa gaji yang dimakannya itu uang pribadi,” ujar Fadri.
Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru membidangi hukum dan aparatur Sondya Warman kepada wartawan menambahkan, seyogianya seorang pejabat tidak semestinya melakukan hal itu. Sifat mengayomi justru harus lebih ditonjolkan ketimbang emosional. (lah)
