Mendagri Hadiri Rakor Pemprov Sumbar
Pindah ke Bukittinggi
PADANG – Jika tak ada aral melintang, rapat koordinasi (Rakor) Pemprov Sumbar dengan bupati dan rapat kerja Pemprov dengan camat pada tanggal 13-14 Pebruari 2009 di Istana Triaga Bukittinggi akan dihadiri Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto . Menurut Kepala Biro Pemerintahan Fachril Murad, Senin ( 9/2), dalam rakor tersebut Mendagri akan memberikan pengarahan dan membuka secara langsung kegiatan rakor tersebut. ”Kegiatan rakor yang awalnya direncanakan di Kota Padang Panjang dialihkan ke Kota Bukittinggi, dan akan dibuka oleh Mendagri. Dalam undangan pemprov Sumbar ditegaskan bahwa rakor kali ini bupati / walikota tanpa diwakili,” ungkapnya.
Lebih lanjut disampaikan Fachril Murad, tema rakor adalah ”Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pemilu 2009, Penanggulangan Penyakit Rabies dan Penyakit Menular lainnya di Sumatera Barat “. Peserta Rakor dari provinsi, Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Staf Ahli Gubernur, Para Asisten, BPK, Ketua DPRD, Dinas Pengelola Keuangan Daerah ( DPKD), Inspektorat Daerah, Dinas Kesehatan, Kesbangpol dan Linmas, Satpol PP dan KPU/Panwaslu Sumbar. Sementara dari Pemkab/ko hadir, Bupati, Walikota, DPKD, Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, Kesbangpol dan Linmas, Satpol PP dan KPU/Panwaslu kab/ko. Sedangkan Rapat Kerja Pemprov dengan Camat se Sumatera Barat ditempat yang sama berlangsung pada 14 Februari, sebut Fachril, juga akan dibuka secara resmi oleh Mendagri sekaligus memberikan pengarahan umum.
Ditambahkan Fachril, pembahasan topik penyelenggaraan pemerintahan tentang penatausahaan keuangan pemerintah daerah menuju status laporan keuangan pelaksanaan pembangunan Sumatera Barat wajar tanpa pengecualian ( WTP ) pada tahun 2009. Selain itu pembahasan juga dikaitkan dengan persiapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2009 dan pengamanan pelaksanaan Pemilu. Rakor kali ini juga dikaitkan dengan kondisi perkembangan kesehatan masyarakat yang terjadi di daerah ini seperti penyakit rabies. ”Tahun 2008 tercatat meninggal dunia 8 orang dan pada bulan Januari 2009 telah tercatat pula 2 orang meninggal dunia. Hal ini perlu kita tindaklanjuti dengan pembahasan lebih detial dari intansi terkait guna mencari langkah-langkag kebijakan yang tepat dalam penanggulangan penyakit ini,” ujarnya. (pkc,pmc)
