Akibat DBH dan Pajak Dipotong
Gubri: Rasonalisasi Anggaran
PEKANBARU-Defisit cukup besar bisa menyungkup APBD Riau 2009 jika tidak diantisipasi dengan berbagai kebijakan strategis dan upaya maksimal untuk menutupinya. Sebab, menyusul kebijakan pemerintah pusat memotong jatah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas serta pajak kendaraan bermotor dan BBNKB, diperkirakan APBD Riau 2009 senilai Rp4,051 triliun bakal defisit hampir Rp1,4 triliun. Gubernur Riau HM Rusli Zainal sendiri tak menutupi kemungkinan beban berat yang harus disandang APBD Riau 2009 akibat krisis global yang memaksa pemerintah pusat mengeluarkan sejumlah kebijakan baru. Karena itu, Gubri menjawab wartawan, Kamis (5/3) kemarin, mengisyaratkan kemungkinan dilakukannya rasionalisasi anggaran. “Bisa saja (rasionalisasi anggaran), tapi kita aka coba koordinasi dengan pusat. Kita akan coba meng-adjust potensi-potensi mana yang bisa menutupi masih kita lihat,” kata Gubri kepada wartawan seusai penandatanganan nota kesepahaman PLN dengan Pemprov Riau tentang penyediaan tenaga listrik bagi Riau di Kantor Gubernur.
Berdasarkan data yang dihimpun Riau Mandiri, total defisit pada bAPBD Riau yang disahkan Desember 2008 silam memang bisa mencapai Rp1,4 triliun. Perinciannya, untuk jatah DBH Migas, Provinsi Riau akan kehilangan sekitar Rp757 miliar dari target Rp1,7 triliun. Dalam APBD 2009 pendapatan dari DBH Migas itu dicantumkan dengan asumsi harga minyak sebesar 80 dolar AS per-barel. Sementara kini asumsi harga minyak dunia menjadi 45 dolar AS per-barel. Kemudian, target APBD Riau 2009 sebesar Rp600 miliar dari penerimaan pajak kendaraan bermotor dan BBNKB bakal tinggal Rp300 miliar menyusul kebijakan pusat yang memotongnya sebesar 50 persen untuk program stimulus. Lalu yang ketiga, saat pengesahan APBD Riau 2009 silam tercatat angka defisit sebesar Rp336 miliar. Bila dikalkulasikan, total defisit APBD Riau 2009 akibat situasi dan kebijakan baru yang diumumkan pemerintah pusat, termasuk yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dua hari silam, diperkirakan sekitar Rp1,4 triliun. Jika tidak ada upaya-upaya lain guna menutupi defisit teramat besar itu, yang hampir mencapai 30 persen, maka dikhawatirkan berbagai kegiatan yang disandarkan pada APBD Riau 2009 bakal sulit terlaksana.
Sisa DBH dan Silpa
Kepala Dinas Pendapatan Riau Said Mukrie kepada Riau Mandiri Kamis pekan silam, juga mengisyaratkan tentang defisit besar yang akan dialami APBD Riau 2009. “Dengan kondisi harga minyak dunia saat ini, kami memperkirakan Riau hanya bisa mendapatkan Rp1,029 triliun dari DBH Migas. Itupun jika harganya tidak ada berubah. Artinya dari DBH Migas ini kita kehilangan uang sebesar Rp757 miliar,” kata Said Mukrie (Riau Mandiri, 27/2). Namun defisit itu masih berpeluang untuk tertutupi karena Riau memiliki sisa dana DBH tahun 2007 dan 2008 yang belum dibayar pusat yang nilainya mencapai Rp679 miliar. Hanya saja, diakui Said Mukrie, sekitar Rp500 miliar dari sisa dana DBH itu, kemungkinan baru akan dibayarkan pusat pada APBN Perubahan. Selain itu sumber penutup defisit tersebut juga ada pada sisa anggaran (SILPA) APBD Riau tahun sebelumnya sebesar Rp400 miliar.
Menkeu Sri Mulyani sendiri sehari sebelumnya mengungkapkan, defisit seperti yang bakal dialami Riau tak perlu dikhawatirkan. “Karena daerah-daerah ini secara akumulatif masih mempunyai dana SILPA daerah 2008 dan ini bisa digunakan untuk tambahan belanja mereka,” jelasnya. Kabid Retribusi, PADL dan DBH Dispenda Riau M Saleh, ketika ditemui kemarin mengungkapkan, pihaknya berupaya untuk mencari peluang-peluang pendapatan daerah lainnya, serta mengoptimalkan pendapatan daerah yang ada selama ini. Namun lebih jauh mengenai upaya yang akan diambil, Saleh belum bersedia mengungkapkannya.
Tak Terelakkan
Gubernur sendiri mengakui situasi itu tidak bisa dielakan lagi karena program ini merupakan program yang berlaku secara nasional. “Program stimulus nasional itukan tidak hanya Riau berlaku secara nasional,” kata Gubri. Hanya saja kata Gubri pihaknya tetap berharap kebijakan tersebut tidak jadi terealisir karena saat ini sejumlah daerah telah melakukan upaya ke pemerintah pusat agar kebijakan tersebut tidak diterapkan. “Kita masih mengharapkan stimulus tidak mengganggu progra-program yang sudah dibuat.Ttapi kalau itu harus terjadi karena itu kebijakan nasional, kita akan mencari sumber-sumber mana yang dapat menutupi itu. Kita minta semua pihak, DPR utusan Riau, DPD semua untuk berjuang ya,” imbau Gubri berharap perjuangan tersebut juga dapat dilakukan oleh utusan Riau yang duduk di DPR.
Jikapun nantinya program stimulus itu positif diterapkan pusat, maka upaya lain yang mungkin bisa dilakukan akan mengupayakan pencarian pendapaan dari sumber-sumber lain. Tapi sayang Gubri tidak menjelaskan secara rinci, sumber lain yang dimaksudkannya tersebut. Tapi yang pasti, ujar Rusli, jika rasionalisasi anggaran jadi dilakukan, maka secara otomatis arah kebijakan anggaran juga akan berubah. “Itu secara otomatis, tak mungkin kita membangun kalau tak ada uangnya,” katanya. Menyikapi pemotongan DBH, kalangan DPRD Riau memintar agar pemerintah pusat memberikan hak Riau sebesar 15 persen sesuai dengan yang diamanatkan UU migas. “Pusat harus memberikan hak untuk Riau sebesar 15 persen sesuai dengan UU, kemudian terkait dengan DBH ini memang dipengaruhi oleh harga minyak mentah, kalau harganya turun, DBH juga akan ikut turun, namun persoalannya selama ini, apabila harga minyak naik, DBH untuk Riau juga tidak ada kenaikan,” kata anggota komisi B DPRD Riau, H Syamsul Hidayah Kahar di kesempatan terpisah. Dijelaskan, kalau pusat konsisten memberikan DBH yang menjadi hak Riau sebesar 15 persen, maka Riau diperkirakan akan menerima DBH sekitar Rp15 triliun, namun pada kenyataannya untuk tahun lalu saja, Riau hanya mendapat 7 persen atau sekitar Rp7,4 triliun.
“Alokasi DBH sekitar 7 persen yang diterima Riau tahun lalu itu, setelah sebelumnya pusat mengurangi alokasi 15 persen tersebut, sebab ada sekitar 22 item yang diambil dari 15 persen tersebut seperti untuk fee BP Migas, sehingga akhirnya Riau hanya menerima Rp7,4 triliun. Harusnya pusat harus komit,” imbuhnya. (tim)
Incoming search terms:
- apbd riau 2009
- anggaran pendapatan dan belanja daerah riau
- dbh migas untuk riau 2009
- dbh pekanbaru 2009 yg belum dibayar
- disahkan apbd riau 2009
- jumlah pajak daerah pekanbaru 2009
- penerimaan apbd RIAU
