PEKANBARU-Komisi III DPRD Pekanbaru meminta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Riau mengaudit investigasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Bertuah. Hal ini untuk mengetahui secara detail pengeluaran dana itu di tengah biaya pendidikan yang saat ini tetap mahal. Permintaan itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru yang membidangi pendidikan M Fadri AR, Selasa (24/3). Dikatakannya, seyogianya dengan adanya dana BOS dan anggaran pendidikan yang tersedia untuk SD, SMP dan SMA di kota ini, biaya sekolah bisa gratis. Tapi, kenyataannya sejauh ini sekolah gratis belum bisa diwujudkan. “Kita serahkan bagaimana BPK menindaklanjuti penggunaan dana pendidikan dari dana negara yang digunakan itu,” ujar Fadri.Lebih lanjut politisi PKS ini memaparkan, dengan anggaran pendidikan 20 persen dari APBD Pekanbaru 2008 yang totalnya Rp1,287 triliun, artinya ada sekitar Rp250 miliar untuk pendidikan ditambah lagi dengan kenaikan dana BOS mulai tahun ini, diyakini bisa membiayai operasional sekolah masing-masing tingkatan sekolah. Sebab itu, penggunaan dana pendidikan sewajarnya diaudit investigasi oleh pihak BPK, sehingga anggaran yang ada itu benar-benar diketahui tepat sasaran. Selain itu, ke depannya, Dinas Pendidikan lebih fokus menggunakan anggaran itu untuk menggratiskan pendidikan. “Jadi, dengan adanya audit itu, paling tidak bisa menjadi bahan evaluasi penganggaran bidang pendidikan,” katanya.
Tidak seperti sekarang tambah Fadri, masih kita dengar sekolah memungut berbagai macam dana dari siswa atau orang tua, sementara anggaran pendidikan cukup besar. Sementara itu sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Pekanbaru Yuzamri Yakub mengatakan, walaupun dana BOS naik, namun untuk sekolah di beberapa daerah di Riau seperti di Pekanbaru, belum bisa digratiskan dengan dana BOS itu. Hal itu disebabkan, tingkat kebutuhan atau tuntutan ekonomi di daerah ini sangat tinggi. “Kalau di beberapa daerah di Pulau Jawa memang ada yang bisa,” ujar Yuzamri.( lah)
