Keberanian pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi 6,8 persen pada 2008 adalah sebuah langkah yang berani, jika tidak dikatakan bermimpi. Karena para ahli ekonomi memprediksi pertumbuhan ekonomi pada 2008 sekitar 6,5 persen. Perkiraan Bank Pembangunan Asia malah lebih rendah lagi, yakni 6,3 persen. Harapan pemerintah itu juga kurang disokong oleh realitas. Untuk mengejar target tahun ini saja, pertumbuhan 6 persen, roda perekonomian terlalu lamban berputar.Pada satu sisi Sikap optimistis pemerintah ini bisa memacu gairah dunia usaha. Jika sasaran tercapai, mungkin kemiskinan dan pengangguran juga akan berkurang. Tapi semua hanya terwujud jika diikuti kerja keras membabat segala rintangan menuju perbaikan ekonomi. Karena itu upaya sungguh-sungguh diperlukan.
Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah pun belum melihat tanda-tanda bangkitnya ekonomi karena tingkat investasi masih rendah. Penyerapan kredit usaha sangat kecil. Bahkan Rp 179 triliun kredit yang telah disetujui tak kunjung ditarik debitor. Bank-bank akhirnya menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia. Kini jumlah SBI terus membengkak dari Rp 207 triliun pada awal tahun menjadi Rp 235 triliun.
Buat mendongkrak pertumbuhan diperlukan peningkatan belanja masyarakat dan pemerintah, perkembangan ekspor-impor, dan kegiatan investasi. Tingkat konsumsi bisa digenjot, begitu pula ekspor-impor. Tapi mendorong laju investasi sungguh tidak gampang. Ini terkait dengan sejumlah faktor, seperti ketersediaan infrastruktur untuk industri, iklim usaha, juga kepastian hukum.
Pengesahan Undang-Undang Penanaman Modal kemarin mungkin bisa menarik investor asing. Tak sekadar melonggarkan perizinan, undang-undang ini juga memberikan perlakuan yang sama bagi investor asing seperti investor lokal. Tapi kebijakan ini akan efektif jika diikuti langkah serius memberantas pungutan liar, suap, dan segala praktek yang menyebabkan kegiatan ekonomi berbiaya tinggi.
Bagaimana mungkin investor asing melirik negeri ini jika praktek yang tak sehat masih merajalela? Seorang pengusaha asing, misalnya, akan berpikir seribu kali untuk membuka bisnis penyewaan helikopter di Indonesia. Soalnya, ia mesti bersaing dengan Grup Bukaka, yang memiliki koneksi kuat dengan pejabat tinggi. Bahkan Presiden sampai mengeluarkan memo buat pengadaan heli mereka.
Berbagai dugaan korupsi yang dibiarkan juga menggambarkan tiadanya kepastian hukum di negeri ini. Jika ingin mengejar kemakmuran lewat peningkatan investasi, penegakan hukum tanpa tebang pilih mesti dilakukan. Ini merupakan pekerjaan rumah yang sulit bagi pemerintah selain menggerakkan faktor-faktor ekonomi pendorong pertumbuhan.
Jangan cuma berani bermimpi yang kemudian dikoreksi lagi jika kira-kira tak tercapai. Pemerintah harus serius dan mau bekerja keras untuk mewujudkan target pertumbuhan itu.(abie)
