Kapolda Kumpulkan 10 Kapolres

Masyarakat Riau Dukung Tuntaskan Illog

Pekanbaru-Diduga terkait penetapan tambahan tersangka kasus illegal logging, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau Brigjen Pol Drs. Sutjiptadi, melakukan rapat tertutup dengan pejabat utama dan 10 Kapolres di kediamannya di Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Selasa (3/7).

Pantauan Riau Mandiri di kediaman Kapolda dari pagi sampai sore kemarin terlihat kendaraan dinas Dir Reskrim dan para Kapolres dan Kasat Reskrim yang mewakili Kapolres diparkir di dalam dan di pinggir jalan samping rumah dinas orang nomor satu di Polda Riau itu. Riau Mandiri yang sudah menunggu berjam-jam dengan harapan mendapat informasi tentang fokus pembahasan akhirnya kecewa. Pasalnya, baik Direktur Reskrim, Kombes Chairul NA maupun Kapolres Rokan Hilir, AKBP Anang Revandoko yang ditemui saat istirahat sekitar pukul 17.00 WIB menolak berkomentar. Bahkan Dir Reskrim sambil berseloroh sedikit menakut-nakuti wartawan. “Ngapaian ke rumah Kapolda, nanti ditangkap Brimob baru tahu,” katanya berseloroh sembari membuka pintu mobil dinasnya.

Selang beberapa menit kemudian keluar Kapolres Rokan Hilir, AKBP Anang Revandoko. Mantan Kasat Brimob Polda Riau itu, juga enggan berkomentar. Anang yang saat ini menangani kasus dugaan illegal logging PT. RUJ dan PT. Suntara Gajapati menyarankan Riau Mandiri mengonfirmasi langsung ke Kapolda. “Kita hanya menyidik. Tapi, untuk statemen langsung sama Kapolda,” ujar Anang.

Bidik Kepala Daerah Sementara Kapolda sebelum rapat tertutup mengakui Polda akan terus menyidik dugaan penyimpangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) yang diberikan kepada PT. AA di tujuh kabupaten di Provinsi Riau. Tak tanggung-tanggung, sejumlah kepala daerah pun dibidik Polda untuk mengungkap dugaan penyimpangan yang terjadi.

Menurut Kapolda, untuk memeriksa kepala daerah pihaknya tengah menyiapkan surat permohonan izin memeriksa sejumlah kepala daerah kepada Presiden. “Ada beberapa kepala daerah yang akan kita mintai keterangan terkait penyimpangan IUPHHK-HT. Karena areal yang diizinkan tidak sesuai peruntukan,” tegas Kapolda. Dijelaskan Kapolda, hasil penyidikan terhadap survey teknis penyimpangan pemberian IUPHHK-HT (dulu HPH-HTI, red) punya korelasi langsung dengan kepala daerah. Berdasarkan penyidikan itu, saat ini penyidik timsus ilog tengah membidik kepala daerah. Ditegaskan Kapolda, sejak tahun 1996 sampai saat ini luas areal IUPHHK-HT PT. AA 299.000 hektar lebih yang tersebar di tujuh kabupaten di Riau. Sebagian besar areal IUPHHK-HT itu tidak sesuai. Karena IUPHHK-HT dikeluarkan di areal hutan rimba tempat marga satwa berlindung, bukan hutan semak belukar atau alang-alang dengan isi kayu 1 hektar tak lebih 5 m3.

Sementara saat ini penyidik Polda sudah memeriksa empat dari lima Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Dua di antaranya ditetapkan sebagai tersangka, Asral Rachman dan Sudirno. Keduanya tersangkut kasus izin IPK PT. AA di daerah Tapung, Kabupaten Kampar dan Minas Kabupaten Siak. Sedangkan mantan Kadishut 2006 yang saat menjadi salah bupati tengah disiapkan surat izin pemeriksaan ke Presiden. “Untuk memeriksa seorang bupati harus ada izin dari Presiden,” kata Kapolda.

Mendapat Dukungan Sementara itu tindakan tegas Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau Brigjen Pol Drs. Sutjiptadi, dan jajarannya dalam menuntaskan kasus praktik illegal logging di Bumi Lancang Kuning, mendapat dukungan penuh dari masyarakat Riau, Wagubri dan anggota DPRD. Bahkan Wakil Gubernur Riau Wan Abubakar menyerukan semua pihak untuk berterima kasih kepada Kapolda.

Menurut Wagubri, langkah Kapolda tersebut membuktikan dugaan selama ini adanya kolaborasi antara kepentingan para pejabat mengeluarkan IPK untuk mencari materi dan kepentingan dunia usaha mengeksploitasi alam Riau. “Kita harus berterima kasih dan mendukung apa yang dilakukan Kapolda Riau. Kolaborasi pejabat dengan dunia usaha ini harus dihentikan,” tegas Wagubri ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa (3/7).

Menurut Wagubri, menyusutnya hutan di Riau bukan karena praktik illegal logging saja, melainkan karena legal logging yang IPK-nya dikeluarkan pejabat Riau yang berkolaborasi dengan dunia usaha untuk mencari materi. Padahal dikatakan Wagubri, berdasarkan PP No 34 tahun 2002, pejabat daerah tidak dibenarkan lagi mengeluarkan IPK. Dikatakan Wagubri, penanganan yang saat ini dilakukan pihak Polda Riau harus dituntaskan, tidak hanya sekedar memberikan angin segar, namun juga menegakkan kepastian hukum. Wagubri juga mengatakan, tidak tertutup kemungkinan masih ada pejabat tinggi Riau lainnya yang terlibat dalam penyimpangan pengeluaran IPK perusahaan kayu besar di Riau ini. Bahkan, Wagubri menyarankan pihak kepolisian untuk memberi garis polisi Dinas Kehutanan Riau dan menginventarisir IPK yang dikeluarkan selama ini, untuk menguak pejabat-pejabt tinggi Riau yang terlibat. “Bisa jadi. Kalau perlu Dinas Kehutanan Riau di-police line. Semua izin IPK selama ini diperiksa,” sebutnya.

Wagubri juga membantah tegas, bahwa penindakan illegal logging akan berdampak pada sektor investasi. Menurutnya, itu hanya tudingan untuk menghambat penertiban praktik illegal logging. Wagubri menambahkan, tindakan pihak kepolisian saat ini justru menguntungkan dunia usaha agar lebih tertib dan mendapat kepastian hukum.

Dukungan kepada Kapolda juga disampaikan Fendri Jaswir yang juga Sekretaris Fraksi PAN DPRD Riau. Menurutnya, mendukung upaya penegakan hukum oleh pihak kepolisian dan kejaksaan. Sebagai negara hukum tak ada satupun pihak yang terlibat dari korupsi dibiarkan lolos begitu saja. Hal ini sejalan dengan komitmen PAN sebagai bagian reformasi menciptakan pemerintahan yang bebas dari KKN. Fendri mengatakan, para pejabat juga tak seharusnya takut dengan hukum jika apa yang mereka lakukan sudah benar sesuai aturan. Termasuk dalam masalah tender dan proyek harus dilakukan transparan.

“Kalau dilakukan dengan diam-diam dan kongkalikong siap-siap saja menerima akibatnya. Tak ada yang perlu ditakutkan jika memang sudah benar,” kata Fendri. Dikatakanya dengan kasus ini Gubernur Riau seharusnya menjadikan bahan koreksian total terhadap kinerja pemerintahannya sebab selama ini kerap membuat laporan asal bapak senang. Ternyata di lapangan ditemukan banyak masalah.

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi B AB Purba, S.H., penetapan sejumlah pejabat di Riau menjadi tersangka cukup mengejutkan. Di satu sisi memuji langkah hukum dilakukan aparat. Pihaknya turut meminta kasus-kasus menimpa pejabat di Riau itu menjadi perhatian serius Gubernur Riau.

Dukungan terhadap Kapolda juga disampaikan oleh masyarakat Riau di Jakarta yang berhimpun dalam Ikatan Keluarga Besar Masyarakat Indragiri (Inhil, Inhu dan Kuansing) Jakarta. Mereka memberikan apresiasi kepada Polda Riau yang sudah berupaya menegakkan supremasi hukum di Riau. Terutama dalam menyelamatkan hutan dan lingkungan dengan memberantas illegal logging. Dukungan ini langsung disampaikan Ketua Umum IKBMI Jakarta, Susilowadi, S.E., didampingi sejumlah tokoh masyarat Riau kepada wartawan dalam sebuah pertemuan di Hotel Sahid, kemarin.

Menurut putera daerah Riau kelahiran Rengat ini, upaya pemberantasan illegal harus dilakukan secara berkesinambungan. Penertiban pembalakan liar juga jangan hanya menyentuh lapisan luar saja, tapi jauh sampai ke aktor intelektual dan otak pelakunya. Melihat kondisi di lapangan, Pembina Utama DPP RMB HMS ini menyebutkan, masyarakat sudah saatnya menggugat perusahaan yang melakukan ilegal logging. Selain merusak ekosistem dan lingkungan, negara juga dirugikan triliunan. (tar,ara,rls)

Incoming search terms:

  • AKBP Susilo Wadi
  • akbp susilowadi
  • berita meninggl na susilo wadi
  • anang revandoko
  • susilo wadi
  • profil kombes anang revandoko
  • profil akbp susilowadi
  • pak susilo wadi meninggal
  • kombes pol susilowadi meninggal
  • biodata akbp susilowadi
This entry was posted in Headline. Bookmark the permalink.