The ID theft consist of insurance or medical theft, deflection of criminal activities, employment or benefits fraud, financial or credit card fraud, the last one is the most internet users are suffer from. The federal Commission stated that the misuse of the victim’s individual details and facts typically lasted for three to six months and resulted to a complete loss of $5 billion to sufferers, excluding the 300 million hours of personal time that the sufferers have to undergo to resolve the difficulties when they have been found.

There are many ways to prevent ID theft; destroy dumpster financial documents, secure your social number, use the proper internet security / anti virus while browsing in the internet, and many more or you can use professional ID theft service such as id watchdog in order to save your life from such as of lost.

There are some forms that gold, such as: gold certificate, gold exchange traded funds. If you want to profit from the price variations of gold, then buy gold bullion is very good option. Before you buy gold, you have to make sure that you are buying from reliable dealer and of course have good reputation. Gold dealer is available in both offline and online, Gold Coins Gain is one of online gold dealer, you can visit them at www.goldcoinsgain.com. They provide above average return of investment but also the feeling of security associated with just leaving your money in a saving account.

There are some forms that gold, such as: gold certificate, gold exchange traded funds. If you want to profit from the price variations of gold, then buy gold bullion is very good option. Before you buy gold, you have to make sure that you are buying from reliable dealer and of course have good reputation. Gold dealer is available in both offline and online, Gold Coins Gain is one of online gold dealer, you can visit them at www.goldcoinsgain.com. They provide above average return of investment but also the feeling of security associated with just leaving your money in a saving account.

Women are usually enthusiastic about the appearance, including cosmetic. As long as the cosmetic gradient is using alcohol or not using dangerous material that can cause bad side effect to the health, that mean the cosmetic is Halal, or may used by Muslim women.

For those who need the organic health and beauty products for Idul Fitri this year you can buy it online at ShopWiki.com, they provide complete information about these products, such as: Mineral Cosmetic, Organic Beauty Products, Mascaras, Lipsticks, Foundation, Concealers and many more.

So what are you waiting for, get your self make over with organic and healthy cosmetics in celebrating this year Idul Fitri.

There are some forms that gold, such as: gold certificate, gold exchange traded funds. If you want to profit from the price variations of gold, then buy gold bullion is very good option. Before you buy gold, you have to make sure that you are buying from reliable dealer and of course have good reputation. Gold dealer is available in both offline and online, Gold Coins Gain is one of online gold dealer, you can visit them at www.goldcoinsgain.com. They provide above average return of investment but also the feeling of security associated with just leaving your money in a saving account.

PEKANBARU-Kejaksaan Tinggi Riau yang biasanya pro-aktif dan agresif menindaklanjuti berbagai kasus dugaan penyimpangan, tampaknya, dalam kasus PT Riau Airlines (RAL) tidak demikian. Instansi penyidik yang satu ini memilih menunggu ada yang melaporkannya sebelum menindaklanjutinya, sekalipun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau dalam hasil auditnya mengindikasikan adanya dugaan penyimpangan pada di perusahaan penerbangan plat merah itu. “Sejauh ini Kejati belum ada menerima laporan yang disertai data otentik dari pihak terkait tentang dugaan penyimpangan di tubuh PT RAL itu,” kata Kasi Penkum/Humas Kejati Riau, Budi Rahardjo yang dikonfirmasi via selulernya, Kamis (4/6). Saat disebutkan pihak Kejati biasanya proaktif melakukan pengusutan kasus dugaan korupsi lain walau hanya berdasarkan informasi awal dari media, Budi Rahardjo enggan berkomentar lebih jauh. “Untuk yang itu saya no comment,” ujar Budi yang baru dua bulan lebih bertugas di Kejati Riau.

Sementara itu menyikapi pernyataan ketua BPK Perwakilan Riau Eko Sembodo yang memberikan sinyal dan menyambut positif rencana dewan untuk melaporkan pihak PT RAL ke penegak hukum, Komisi B DPRD Riau akan menyikapinya dengan melakukan pembahasan di internal komisi B. “Terkait hasil audit BPK terhadap PT RAL ini tentu masing-masing anggota komisi B tidak bisa berbicara atas nama pribadi, apalagi ini terkait dengan rencana melaporkan ke penegak hukum. Karena itu sebelum masalah ini ditindaklanjuti, kita akan bahas dulu di internal komisi,” kata anggota komisi B DPRD Riau, H Syamsul Hidayah Kahar kemarin. Di lain pihak, Wakil Ketua Komisi B DPRD Riau AB Purba mengaku belum tahu persis perkembangan hasil audit RAL oleh pihak BPK. “Saya sekarang masih di Jakarta, kebetulan waktu hearing dengan komisi B dulu saya tidak ikut. Jadi saya belum tahu perkembangannya, nantilah kita bahas, setelah sampai di Pekanbaru. Sebab kalau ditanggapi sekarang, nanti ada yang tidak pas, jadi nanti dululah sampai di Pekanbaru,” ujar AB Purba.

Tak Ada Laporan
Dalam dugaan kasus penyimpangan di PT RAL, beberapa waktu lalu Kejati Riau juga pernah mengungkapkan akan melakukan pengusutan apabila ada laporan dari pihak pelapor. “Silakan melaporkan dugaan kasus penyimpangan PT RAL kepada kita. Sepanjang laporan itu lengkap dan tidak mengada-angada dan tidak bersifat fitnah akan kita tindak lanjuti,” kata mantan Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau, Ilman A Rachman (Riau Mandiri, 24/2). Diakui Ilman, sejauh ini pihaknya belum ada menerima laporan terkait dugaan penyimpangan yang terjadi PT RAL. “Belum ada laporannya ke kita. Bagaimana kita menindaklanjuti. Kalau ada laporan akan kita tindaklanjuti,” tegas Ilman. Terkait penanganan kasus di PT RAL tersebut, Ilman mengaku pernah mendengar kalau dugaan penyimpangan di PT RAL sudah ditangani Polda Riau. “Kalau tidak salah, dulu Polda Riau pernah mengani kasus di PT RAL. Agar tidak terjadi overlap dalam penanganan, ya kita tunggu saja hasil dari Polda itu,” katanya.

Disinggung adanya statement dari DPRD Riau yang meminta agar Intel Kejati proaktif melakukan penyelidikan atas temuan penyimpangan di PT RAL Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ilman menyatakan pihaknya akan tetap proaktif terhadap pengusutan kasus yang diselidiki pihaknya. Menyikapi hasil audit BPK Riau yang menyatakan adanya kejanggalan atau ketidakwajaran di PT RAL, anggota DPRD Riau beberapa waktu mengungkapkan pula segera mengundang BPK untuk mendapatkan penjelasan terkait hasil audit itu. Apabila nanti ternyata ada indikasi menyebabkan kerugian negara, DPRD Riau secara resmi akan melaporkan kasus ini ke KPK atau ke kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Dan hal itu sampai sekarang belum kunjung terwujudkan. (bin,hai)

PEKANBARU-Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) mengutuk keras tindakan kekerasan yang terjadi terhadap warga Desa Tangun, Kecamatan Purba, Kabupaten Rokan Hulu. Kasus kekerasan yang berujung bentrok antara pihak keamanan PT Sumatera Silva Lestari (SSL) tiga orang masyarakat tewas terbunuh, 16 orang lainnya luka-luka dan 7 orang lainnya masih ditahan polisi. Ketua Harian FKPMR Al Azhar meminta polisi mengusut kasus ini secara hukum dan meminta masyarakat yang ditahan segera dibebaskan, karena mereka mempertahankan hak tanah mereka sendiri yang diklaim milik PT SSL. Selain itu FKPMR akan meminta kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk turun ke Rohul menyelidiki kasus ini. Desakan itu disampaikan Al Azhar setelah mendengarkan langsung kronologis kejadian yang terjadi Kamis lalu dari sejumlah masyarat dengan mendatangi kantor FKPMR di Pekanbaru. Mereka meminta perlindungan karena masih terus dikejar-kejar dan diintimidasi.

“Kita minta kasus ini diusut tuntas dan polisi segera membebaskan warga yang ditahan. Mengapa hanya mereka yang ditahan, sedangkan pihak security pelaku pembunuhan tak satupun ditahan. Ini ada apa,” kata Al Azhar, Kamis (4/6). Desakan senada dilontarkan tokoh masyarakat Riau asal Rohul, Dr Alimin Siregar. Ia melihat adanya keganjilan dari tindakan polisi yang seakan-akan telah menjadi pelindung pihak perusahaan dengan menahan masyarakat dan meneror mereka. FKPMR bersama dengan warga akan mendatangi Polda Riau agar menindak jajarannya yang berlaku tidak adil tersebut. Yang lebih aneh lagi ungkap Al Azhar dan Alimin, Bupati Rohul dan wakilnya sama sekali tidak terlihat berusaha melindungi warganya dan baru turun ke lokasi kejadian beberapa hari kemudian. Hal ini menunjukkan indikasi keberpihakan kepada pengusaha daripada warga. Di kesempatan itu tampak hadir sejumlah tokoh FKMPR lainnya seperti Levna Erfan, Tengku Rafizal, Jhony Setiawan Mundung, Ahmad Zazali dan lainnya.

Dibunuh
Pemuka masyarakat setempat yang juga nyaris jadi korban kekerasan itu, Saud Silalahi menuturkan, kejadian berdarah itu terjadi Kamis malam (28/5). Kasus bermula dari ditangkapnya dua warga oleh security PT SSL karena dianggap berladang di atas lahan HGU. Sementara warga menganggap tak pernah menjual dan berada di tanah lahan mereka turun temurun. Karena warganya ditahan, Saud bersama warga lainnya mendatangi kantor SSL, namun pembicaraan buntu meski telah menghadirkan kades setempat. Akibat terus ditekan, warga sempat marah dan melempar kaca-kaca kantor SSL. Kejadian memuncak setelah tuntutan pembebasan dua warganya tak dipenuhi PT SSL. Salah seorang anggota kepolisian yang berjaga di PT SSL melepaskan tembakan senjata laras panjang dan kemudian berbuntut kocar kacirnya masyarakat. Dalam kejadian itu 3 orang ditemukan telah menjadi mayat, beberapa hari kemudian. Korban adalah Sabirin Nasution (58), Rusmanto (36) dan Mahyudin (55).

“Menurut saya mereka dibunuh dan kemudian disebutkan mati tenggalam di sungai. Mendiang Sabirin meski sudah tua tapi giginya masih utuh. Tapi ketika ditemukan meninggal giginya banyak rontok. Ini tanda dia disiksa sebelum meninggal,” kata Saud dengan nada bergetar menahan sedihnya. Senada dengan tokoh masyarakat setempat Maradoli Nasution yang melihat adanya perlakuan tidak adil terhadap warga. Pihaknya telah berusaha meminta bantuan kepada banyak pihak, termasuk Bupati, tetapi tak ada reaksi cepat. Bahkan sejumlah kendaraan warga terlibat bentrok ditahan polisi dipersulit keluarnya. Ahmad Zazali, aktivis lingkungan hidup Riau mengatakan, kasus ini bagian dari sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat. Harusnya Pemda setempat serius menyelesaikan sehingga tak ada lagi warga jadi korban dan haknya dirampas.

Akibat Terjatuh
Humas PT SSL Afrijon Ponggok dan Abdul Hadi kepada wartawan di Pekanbaru menyatakan keprihatinan yang sangat mendalam terhadap musibah tewasnya tiga warga Desa Tangun pasca kericuhan di kantor PT SSL. Afrijon juga menegaskan bahwa tidak ada keterkaitan secara langsung antara PT SSL dengan PT RAPP karena keduanya merupakan entitas yang berbeda, baik secara legal maupun operasional. “Ini perlu diluruskan agar tidak timbul persepsi yang keliru seolah-olah PT SSL merupakan bagian dari PT RAPP. PT SSL memang merupakan mitra bisnis penyuplai kebutuhan bahan baku kayu PT RAPP, namun segala bentuk aktivitas operasional merupakan tanggung jawab perusahaan kami, “tegas Afrijon. Pada kesempatan itu Afrijon juga menjelaskan kronologis peristiwa kericuhan yang terjadi di areal kerja PT SSL Kamis lalu. Menurut dia, di areal HTI PT SSL sering terjadi perambahan secara sporadis yang dilakukan oknum masyarakat. Perambahan yang berlangsung berulang-ulang itu akhirnya dilaporkan kepada Polres Rokan Hulu yang selanjutnya mengirimkan anggota kepolisian untuk melakukan penyelidikan. “Hari Kamis (28/5) pekan lalu dilakukan patroli bersama polisi untuk melihat secara langsung perambahan yang dilakukan oknum masyarakat. Ketika itulah banyak ditemukan areal yang dirambah dan ditebangi. Bahkan ditemukan sejumlah sepeda motor oknum warga yang ditutupi dedaunan,” paparnya. Ketika dipanggil anggota polisi yang ikut berpatroli dengan security PT SSL, para penebang justru berusaha melarikan diri. Dari puluhan orang yang tertangkap tangan, tiga orang dibawa ke Polres Rohul. Salah satu dari ketiganya kemudian dilepas agar menyampaikan kepada penebang yang lain untuk menghentikan perambahan tersebut.

“Sore harinya sekitar pukul 15.30 Wib, sekitar 200 orang warga Tangun mendatangi ke Kantor PT SSL dengan wajah marah dan membawa berbagai macam senjata tajam seperti parang, tombak, kapak dan pentungan. Mereka menuntut agar dua orang yang diamankan di Polres Rohul dilepaskan, ” tutur Afrijon. Saat itu, kata Afrijon, mereka juga melarang seluruh karyawan PT SSL menggunakan telepon genggam dan meminta anggota Polres Rohul yang berjaga-jaga di areal Kantor PT SSL menanggalkan senjatanya. Ketika perundingan akan berakhir dengan kesepakatan untuk membantu mengupayakan rekan mereka dipulangkan dengan syarat mereka tidak lagi merambah areal PT SSL, sejumlah oknum warga Tangun justru menolak dan mengatakan tetap akan melakukan perambahan. Bahkan salah seorang warga memprovokasi massa untuk membakar kantor PT SSL, sembari menyiramkan bensin ke dinding ruangan dan menghancurkan kaca-kaca ruangan kerja PT SSL. “Pasca perundingan, suasana kian tidak kondusif meskipun sudah ada Kepala Desa Tangun dan Kepala Desa Bangun Purba yang turut hadir. Suasana yang terus memanas akhirnya memaksa anggota Polisi dari Polres Rohul menembakkan senjatanya ke atas untuk meredam kekisruhan, “jelasnya lagi. Pada saat itu pula PT SSL meminta bantuan Polres Rohul yang datang ke TKP untuk membubarkan massa. Melihat anggota Polisi yang datang, warga yang berkumpul kemudian kabur. Beberapa diantaranya diamankan ke Polres Rohul bersama barang bukti sejumlah sepeda motor yang digunakan untuk merambah. Usai kericuhan itu kata Afrijon, ternyata ada beberapa warga Desa Tangun yang tadinya merusak dan ingin membakar kantor PT SSL tidak kembali pulang ke desanya. Setelah dilakukan penyisiran di seluruh lokasi yang berdekatan dengan waduk bersama pihak kepolisian dan kecamatan selama dua hari, ditemukan dua mayat warga Desa Tangun yang tenggelam di waduk. Mengenai hasil visum warga yang meninggal dapat dikonfirmasi langsung kepada Polres Rohul.

“Barangkali saat polisi datang, mereka ketakutan dan terjatuh kedalam waduk dan tenggelam. Namun demikian kami menyerahkan penyelidikan kasus ini kepada pihak Kepolisian untuk diproses menurut hukum yang berlaku,” pungkas Afrijon. (yon)

PEKANBARU-Kalangan anggota DPRD Pekanbaru mempertanyakan banyaknya kamera pemantau atau closed circuit television (CCTV) yang beroperasi lebih kurang satu tahun, sudah banyak yang rusak. Mestinya yang rusak juga harus rutin diperbaiki hingga tetap bisa berfungsi secara optimal. Demikian ditegaskan anggota Komisi I DPRD Pekanbaru Sabarudi, Kamis (4/6), setelah mendapatkan informasi ada sekitar 16 titik dari 56 titik CCTV kurang berfungsi dengan baik.

“Masa baik penggunaan sebuah alat itu mesti ada limitnya, dan kalau memang faktor alam turut mempengaruhi memang sulit mempolemikkan, tetapi saya menilai alat itu terlalu cepat rusak, ini yang menjadi pertanyaan,” ujar Sabarudi. Dikatakannya, dengan anggaran CCTV termasuk automatic control traffic system (ACTS), yang menelan dana sekitar Rp7,6 miliar melalui APBD 2007, mestinya dirawat dengan baik. Karena sarana itu jelas aset daerah. Ia menyarankan Pemko melalui instansi terkait memanggil kembali pihak pemenang pengadaan alat itu, apakah alat itu sesuai spesifikasi dan kualitasnya sama semua. Dengan demikian, sarana yang dibiayai melalui uang APBD itu betul-betul bermanfaat bagi pembangunan kota ini. “Saya sarankan Pemko panggil kembali dinas terkait, selain mempertanyakan mengapa bisa secepat itu rusak, juga diminta membantu mengoptimalkan kembali alat itu, ini tentu juga harus mengacu pada aturan,” katanya. Lebih lanjut kata Sabarudi, pihaknya merencanakan untuk bisa melihat langsung ruang operator alat itu, termasuk kondisi di lapangan di mana titik CCTV dan ATCS itu dipasang. Sebab menurutnya, bukan hanya CCTV saja yang belum berfungsi maksimal, tetapi juga ATCS. Karena masih ada saja traffic itu mati, bahkan bermasalah. Seperti di persimpangan Jalan Arifin Achmad-Soekarno Hatta, sering sekali pada sore hari, lalu lintas macet, karena traffic light itu tidak beraturan, kadang merah semua setiap persimpangan, kadang hijau semua dan kuning, juga sering mati. “Atau di lokasi itu tidak termasuk ATCS,” katanya.

Sementara itu, di lain kesempatan, anggota Komisi IV DPRD Abunawas mengatakan, ia juga belum pernah melihat ruang monitor CCTV yang berada di lantai dua Kantor Dishub Kominfo itu. Menurutnya, ini perlu dilihat, di samping seperti apa kerja petugas kontrol itu, juga diperkirakan akan dengan mudah mendeteksi titik mana yang rusak. “Bukankah, bisa dilihat mana yang berfungsi dan tidak dari sisi layar monitor itu,” katanya.

Sebelumnya, Kasi Pengendalian Lalu Lintas Dishub Kominfo Pekanbaru, Sunarko mengatakan, faktor alam yang terkadang ikut mempengaruhi kurang berfungsinya dengan baik alat itu. CCTV tersebut tersebar di 30 titik dan persimpangan jalan dalam kawasan Kota Pekanbaru. “Ada 56 unit, tapi yang aktif kurang lebih 40-an unit. Yang rusak saat ini sedang diperbaiki,” katanya. (lah)

Teguh juga menyorot terkait masih banyaknya warga yang kesulitan mendapatkan beras untuk rakyat miskin (raskin). Ia berandai-andai, jika ada penghargaan khusus untuk pelayanan ini, Pemko Pekanbaru juga seharusnya bisa meraihnya. “Mudah-mudahan saja, Kantor Pelayanan Terpada (KPT) sebagai cikal bakal bagi kota ini untuk meraih penghargaan terbaik dari sisi pelayanan publik,” ujarnya. (lah)

RANGSANG–Rencana pembukaan hutan tanaman industri (HTI) oleh PT Sumatera Riang Lestari (SRL) terus mendapat tentangan dari masyarakat Kecamatan Rangsang, Meranti. Sekitar tiga ribuan masyarakat membubuhkan tanda tangan dalam surat pernyataan menolak pembukaan HTI di wilayah mereka, beberapa hari lalu. Selain masyarakat, pengurus Badan Persiapan Pembentukan Kabupaten Meranti (BP2KM) Kecamatan Rangsang juga sudah mengirimkan surat ke Menteri Kehutanan (Menhut) RI menolak tegas pembukaan HTI. Seperti disampaikan Ketua BP2KM Rangsang Mahidin, surat penolakan bernomor 08/BP2KM/IV/2009 tertanggal 20 April itu sudah dikirmkan langsung ke kantor Dephut RI. Sebelumnya, Menhut RI melalui Surat keputusan nomor SK.262/Menut-IV/2004 junto SK.99/Menhut – II/2006 tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada PT SRL. Kemudian lanjut Mahidin, juga ada rekomendasi dari Gubernur Riau nomor 522.1/Ekbang/36.12 tertanggal 2 Agustus 2004 serta surat rekomendasi Pemkab Bengkalis. “Berdasarkan rekomendasi itulah izin pembukaan HTI untuk PT SRL diberikan. Selaku masyarakat di Rangsang menolak konversi hutan seluas 18.890 hektar (bukan 180 ribu hektar,red). Hutan tersebut merupakan aset kekayaan Meranti yang baru dimekarkan sebagai kabupaten baru, tegas Mahidin, didampingi Sekretaris BP2KM Kamal Mardik, akhir pekan kemarin.

Menurutnya, kegiatan pengolahan hutan di Rangsang untuk HTI dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap ekosistem serta masyarakat sendiri. Masyarakat di sini urainya, akan kehilangan seperempat hutan alam dari total luas Pulau Rangsang. Kemudian areal perkebunan warga juga terkena dampaknya. Lantas ujar Mahidin, Tasik Air Putih sebagai sumber air bersih dan tempat wisata alam masyarakat turut rusak nantinya dan dikhawatirkan rawan banjir.

Musyawarah 13 Desa
Kamal Mardik dalam kesempatan itu menuturkan, surat penolakan yang dikirim ke Menhut RI tersebut juga ada pernyataan warga menolak HTI. Berdasarkan hasil musyawarah di 13 desa se-kecamatan Rangsang, jumlah masyarakat yang membubuhkan tanda tangan mencapai tiga ribuan orang. “Kami tidak main-main, karena penolakan HTI itu datang bukan hanya dari BP2KM saja, tetapi hampir semua komponen masyarakat di Rangsang. Penolakan ini serius guna menghindari hal yang tidak diinginkan. Mereka sebaiknya membatalkan niat membuka HTI disini,” sebut Kamal dengan tegas.

Mulai Buat Kanal
Forum Masyarakat Desa Tanjung Kedabu, Jumat (24/4) lalu, nekat memasuki areal hutan di Desa Sungai Gayung Kiri, tempat aktivitas PT SRL membuka HTI. Salah seorang rombongan, Indra Sapri menuturkan, kalau mereka menemukan adanya pembuatan kanal oleh PT SRL sepanjang 2 Km dengan lebar 12 meter. Selain itu juga ada alat berat sebanyak 5 unit yang sedang bekerja menggarap hutan di desa Sungai Gayung Kiri. “Kanal tersebut diduga sebagai tempat untuk mengeluarkan kayu dari hutan. Kita juga sudah menemui pekerja yang ada di sana untuk menghentikan pekerjaan mereka. Diduga HTI itu hanya akal-akalan perusahaan, untuk melegalkan pembabatan hutan di Pulau Rangsang ini,” kesal Indra.

Humas PT SRL Ahjar Supiana ketika dikonfirmasi mengungkapkan, pihaknya sudah mengantungi izin resmi dari Menhut RI. Sehingga pihak perusahan tidak ragu lagi untuk melakukan aktivitas di lapangan termasuk pembuatan kanal, karena hal tersebut sesuai dengan ketentuan. “Kita sudah mengantongi izin resmi dari Menhut RI. Soal pembuatan kanal itu sesuai dengan ketentuan, soal berapa luas dan panjang kanal yang akan dibuat oleh pihak perusahan saya selaku Humas tidak ada wewenang untuk menjawabnya karena itu menyangkut soal teknis di lapangan,” ujar Ahjar. (afa)